JAKARTA, Jaringnews.com – Sebulan setelah usainya aksi mogok terbesar dan terpanjang di perusahaan itu, PT Freeport Indonesia hari ini (27/1) mengumumkan pergantian pucuk pimpinan. Presiden direktur yang lama, Armando Mahler, digantikan oleh Rozik B. Soetjipto. Rozik akan dibantu Komite Eksekutif yang diketuai Chief Executive Freeport-McMoran Copper & Gold, Richard Adkerson. Armando Mahler turut bergabung di dalam komite ini sebagai penasihat senior.

Rozik B Soetjipto.

Rozik B Soetjipto.

Yaampun ikut bangga.. ini adalah bos atau direktur utama tempat saya bekerja sampe saat ne, sangat wajar dan layak beliau menjadi presiden direktur di Freeport. Saya bisa merasakan sendiri dari gaya beliau berbicara, cara beliau memberi arahan dan tugas.. sangat dingin dan berwibawa.. selamat Pak Rozik.. semoga dapat mengemban tugas dengan baik dan berkah, amin..

“Organisasi manajemen baru tersebut memungkinkan kami untuk memperbaharui komitmen kami untuk mengoperasikan tambang Gasberg secara aman, efisien, dan berkelas dunia, agar dapat bermanfaat bagi karyawan kami, masyarakat setempat, dan Republik Indonesia,” kata Rozik, dalam siaran pers yang dilansir oleh Freeport Indonesia hari ini (27/1).

Walau pun lebih dikenal sebagai mantan birokrat karena pernah menjadi Dirjen Pertambangan umum dan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rozik bukan orang baru di lingkungan Freeport. Lulusan Institut Teknologi Bandung jurusan teknik pertambangan ini sejak tahun 2000 duduk dalam dewan komisaris PT Freeport.

Juru Bicara Freeport Indonesia Ramdani Sirait dalam siaran persnya mengatakan, penunjukan Rozik merupakan upaya manajemen memperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Rozik dianggap meningkatkan keterwakilan pemerintah di dalam perusahaan.

Selain baru saja didera tekanan oleh aksi mogok karyawan, PT Freeport saat ini menghadapi desakan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya (KK), seperti yang diamanatkan UU No 4 tahun 2009. Sebagai komisaris, Rozik pernah mengatakan PT Freeport Indonesia tidak pernah menolak melakukan renegosiasi KK dengan Pemerintah. Hanya saja ia menekankan perubahan isi KK harus dibicarakan secara teliti.
Ia mengatakan manajemen Freeport ingin memastikan renegosiasi KK tidak bertentangan dengan rencana jangka panjang yang telah disusun, mengingat dalam renegosiasi kontrak yang diusulkan pemerintah, menurut dia, terdapat klausul-klausul pemotongan luas wilayah.

Sampai November lalu, pemerintah pernah mengatakan Freeport termasuk ke dalam lima dari 42 pemegang KK baru yang tidak setuju dengan renegosiasi.