Jakarta yang lahir pada 22 Juni 1527, hari ini genap berusia 485 tahun.  Sejak berdirinya, kota ini sudah berganti nama sebanyak 13 kali.

Jakarta berawal dari sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kalapa di muara Sungai Ciliwung.

Data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan, setelah bernama Kalapa, Fatahillah mengganti nama Sundal Kalapa menjadi Jayakarta. Pada 4 Maret 1621, oleh Belanda dibentuk pemerintah kota pertama dengan nama Stad Batavia, dan berubah lagi menjadi Gemeente Batavia pada 1905.
Setelah 30 tahun, atau pada 8 Januari 1935, namanya diubah lagi menjadi Stad Gemeente Batavia. Tapi kemudian, Jepang menganti nama menjadi Toko Betsu Shi pada 1942. Pada September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta, dan 20 Februari 1950 dalam masa pemerintahan, Pre Federal dan berubah nama kembali menjadi Stad Gemeente Batavia.
Kemudian 24 Maret 1950 diganti jadi Kota Praja Jakarta, dan pada 18 Januari 1958 kedudukan Jakarrta Daerah Sawatantra, dinamakan Kota Djakarta Raya. Tahun 1961 dengan PP No.2 tahun 1961 dibentuk Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, lalu pada 31 Agustus 1964, dengan UU No.10 dinyatakan sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
Tahun 1999, melalui keputusan UU No.34, sebutan pemerintah daerah bengubahnya menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dibagi menjadi enam wilayah yang terdiri dari lima wilayah Kotamadya dan satu Kabupaten Kepulauan Seribu.
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat lebih dari dua kali.
Berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru kemudian berkembang, seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulo Mas, Tebet, dan Pejompongan. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti Perum Perumnas.

Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara.
Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur Ali Sadikin pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai “kota tertutup” bagi pendatang.
Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk, seperti banjir, kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo sekarang ini, transportasi memang masih menjadi beban berat bagi Kota Jakarta. Dengan pertumbuhan kendaraan di Jakarta yang mencapai 8 juta pada 2011, dan penambahan kendaran dari luar Jakarta yang mencapai 2 juta setiap hari membuat masalah utama menjadi kompleks.
Selama 4 tahun terakhir Pemprov DKI telah berusaha mengatasi ini dengan menambahkan armada dan jalur bus Transjakarta, dan peningkatan daya angkut yang mencapai 120 juta orang.

Membangunan infrastruktur 6 jalan layang dan underpass. Pada 2012, akan dioperasikan jalan layang Tanah Abang dan Antasari. Pembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) dengan daya angkut 400 ribu orang per hari telah dipersiapkan, sambil juga menyiapkan infrastruktur dan payung hukum electronic road pricing (ERP). Tahun ini Pemprov DKI juga akan mengoperasikan terminal modern Pulo Gebang.

Masalah Banjir
Sementara untuk persoalan banjir, dengan dilintasi 13 sungai dan 40% wilayahnya yang berada di bawah permukaan laut, tentu membuat kota ini rawan banjir. Tantangan ini makin terasa akibat perubahan iklim.
Ada tiga tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya air (SDA) yang saat ini sedang dilakukan. Mengatasi banjir kiriman, mengelola drainase untuk mengatasi genangan air, dan mengatasi banjir pasang.
Manajeman pengelolaan banjir kemudian dilakukan dengan program quick response dan menempatkan early warning system. Hasilnya, saat musim hujan banjir berkurang dari 128 titik menjadi 62 titik. Bank Dunia ikut memperhatikan perbaikan pengelolaan banjir di Jakarta saat ini.
Pengerukan sungai dan pengerukan Kanal Banjir Barat (KKB) dan penyelesaikan Kanal Banjir Timur (KBT) juga mampu melindungi wilayah seluas 15.400 hektar, dan ditinggali 2,7 jiwa dari banjir.
Menambah serta membangun waduk untuk parkir air dan membangunan rumah pompa di 24 lokasi dan mengoperasikan 32 sistem polder di 64 lokasi dengan kapasitas 302 m3 per detik. Pelebaran sungai, pembangunan turap dan pengerukan lumpur di 64 sungai, dan melakukan penertiban bangunan di atas saluran ikut dilakukan.
Sementara guna mengatasi peningkatan air laut, pada jangka panjang telah disiapkan proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) di teluk Jakarta yang terintegrasi dengan reklamasi Pantai Utara.
Semua cara itu ditempuh untuk menyiapkan Jakarta menjadi Megacity. Seiring dengan itu, Pemprov Jakarta turut melakukan pembenahan sistem birokrasi sambil meningkatkan kinerja pegawainya agar tercipta layanan yang prima.
Guna menata birokrasi, berbagai program telah dikembangkan. Banyak Pergub yang dikeluarkan untuk memangkas dan memodernisasi birokrasi di DKI. Hampir setiap hari, Gubernur Fauzi Bowo berkantor di kelurahan sebagai unjung tombak birokrasi.
Mengubah pelayanan satu atap, memperluas waktu pelayanan hingga malam hari, membentuk pelayanan pajak di tingkat kecamatan, dan mempermudah pengurusan KTP dan Akte Kelahiran
Selain seluruh persoalan dan jalan keluar yang terus diupayakan untuk menjadi modern, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, menganggap hal yang paling penting adalah pembelajaran bagi warga Jakata bahwa kota ini adalah cermin dari kita semua.
Perilaku masyarakat kota ini yang cuek, dibandingkan kota-kota besar di negara lain di mana warganya lebih bertanggung jawab harus ditata kembali. Harusnya hak dan kewajiban sebagai warga Jakarta seimbang. Jangan selalu menutut hak tapi sulit memenuhi kewajibannya.

Jumat, 22 Juni 2012, dalam sambutan pada rapat paripurna istimewa tentang perayaan hari ulang tahun Jakarta 485 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Fauzi Bowo meminta anggota DPRD dan tamu undangan bertepuk tangan untuk keberhasilan yang selama ini telah dilakukan.
“Jakarta merupakan kota yang layak huni. Angka kemiskinan Jakarta yang terendah di Indonesia. Sekali lagi boleh bertepuk tangan untuk keberhasilan ini,” kata Fuzi Bowo yang mengenakan pakaian khas Betawi warna hitam-hitam dipadu peci hitam.

Sumber: vivanews.com